PEMBANGUNAN GARASI AMBULANCE DI 32 PUSKESMAS DIDUGA MARK'UP

Cikarang PUSAT - Pembangunan garasi ambulance di 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se  Kabupaten Bekasi bersumber APBD thn 2012 sebesar Rp.2,24 Milyar diduga terjadi mark'up. Pasalnya satu garasi Puskesmas seluas 20 meter persegi atau dengan lebar 4 meter dan panjang 5 meter dianggarkan Rp 70 juta.

Menurut salah satu pengusaha jasa konstruksi yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan  bahwa sesuai perhitungan standar teknis, untuk pembangunan garasi cukup dgn anggaran Rp.50 juta. Dugaan mark'up anggaran menurut sumber juga melibatkan dua anggota dewan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bekasi, M. Boestari yang dicoba dikonfirmasi media ini secara langsung maupun melalui selulernya tidak pernah berhasil. Menurut ajudannya, Tarwilan agar ditanyakan kepada Endang. "Bapaknya tidak ada, silahkan temui saja pak Endang," katanya.

Endang yang ditemui di sela kesibukannya juga tidak bisa memberikan tanggapan. "Yang menangani masalah itu adalah pak Agus selaku  PPK dan pak Kus selaku PPTK. Tapi sekarang masih mengikuti rapat," ujarnya.

Hasil investigasi wartawan Bekasi Ekspres News di lapangan bahwa pembangunan garasi ambulance tidak semuanya dikerjakan. Salah satu Puskesmas yang tidak dikerjakan sama sekali adalah Jatimulya.

Menurut Kepala Puskesmas Jatimulnya ketika dikonfirmasi Selasa (5/3) membenarkan tidak dibangunnya garasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan pernah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran, akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. "Seperti kita lihat sendiri mana ada pembangunan garasi. Dulu orang dinas pernah datang keseni meninjau lokasi dan melakukan pengukuran. Ga tau kenapa sampai saat ini blom juga dibangun dan ambulancenya masih di luar," katanya. Arios

PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET DAN VOLY SMAN 2 CIKPUS DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK

Cikarang Pusat – Pemkab Bekasi melalui Dinas Pendidikan pada TA 2012 mengalokasikan Rp.145 juta untuk pembangunan Lapangan Basket dan Rp 145 Juta untuk Pembangunan Lapangan Voly SMAN 2 Cikarang Pusat (Cikpus).  Sarana olahraga yang sifatnya penting bagi sekolah yang beralamat di Jl. Raya PLN, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini hingga saat ini belum selesai. Parahnya lagi, sudah terjadi keretakan pada lantai sarana olahraga tersebut yang diikuti genangan air yang ditengarai karena permukaan lapangan yang tidak rata dan disinyalir tdk sesuai spesifikasi.

            Belum rampungnya pembangunan lapangan tersebut juga diamini  pihak sekolah. Menurut Kepala SMPN 1 Cikarang Pusat, Sajati, yang dikonfirmasi Bekasi Ekspres News pada Senin (4∕3) mengatakan  bahwa pemborong belum menyelesaikan pekerjaannya untuk pembuatan list atau garis penunjuk panjang dan lebar lapangan.  “Kita sebagai user mensyukuri saja apa yang telah diberikan pemerintah. Soal genangan kemungkinan besar karena factor hujan dan kita juga kurang paham soal konstruksi karena bidang kita adalah mengajar. Kita sudah pernah komplain kepada pemborong untuk pembuatan list nya, mereka berjanji akan mengerjakannya lagi,” katanya.

            Pada tempat terpisah, Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan, Hj. Cucu Sumatina, S.Pd yang dikonfirmasi soal pembayaran proyek tersebut menjelaskan  bahwa setiap kegiatan fisik tahun 2012 sudah dibayarkan. “Untuk proyek tahun 2012 hampir keseluruhan sudah dibayarkan. Soal pembayaran, Dinas Pendidikan sebagai pengguna anggaran hanya mengecek kelengkapan administrasinya untuk selanjutnya dicairkan. Kalau masalah fisik dilapangan bisa ditanyakan kepada PPTK atau pengawas,” jelasnya.

            Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan, Dra. Hj. Sri Riyanti, M.Pd yang dimintai tanggapannya di ruang kerjanya, Senin lalu mengatakan bahwa ia belum bisa memberikan keterangan secara detail mengingat posisinya yang baru diangkat sebagai Sekretaris Dinas. “Saya belum bisa memberikan tanggapan terkait pembangunan lapangan tersebut karena saya masih baru di sini,” ujarnya.

            Disinggung perihal kondisi fisik lapangan yang sudah retak dan tergenang air serta informasi yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dibayarkan, Sri mengatakan akan mengecek langsung fisik di lapangan. “Nanti kita akan cek langsung ke lapangan dan melihat apakah sudah dibayarkan atau tidak,” katanya seraya menyampaikan bahwa pekerjaan yang dianggarkan tahun 2012 tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan tahun ini, karena terikat dengan masa pelaksanaan pada kontrak.

            Ditanya lebih lanjut  kepada Sri soal tindak lanjut atau langkah yang diambil sesuai dengan pernyataannya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan via selulernya, Selasa (5/3) ia mengatakan telah menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memberikan penjelasan. "Saya telah menghubungi PPTK nya, nanti akan menghubungi abang," katanya. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, tidak ada informasi lanjutan yang didapatkan dari PPTK. Arios

Sertijab Kepala UPTD/ SD Tambun Selatan Berjalan Lancar * Drs. H. Asan Ashari. M.Pd : Sukseskan Pendidikan Gratis untuk Peningkatan Mutu

Bekasi, SNP

Menindaklanjuti mutasi dan rotasi yang belum lama ini dilakukan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah terhadap jajarannya di Pemkab Bekasi maka pada Jumat (22/2) diadakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala UPTD SD Kecamatan Tambun Selatan di Gedung PGRI Tambun. Serah terima jabatan dilakukan setelah Kepala UPTD lama, Drs. H. Rusman Hidayatullah, MM mendapat tugas baru menjadi Kasie Lemdik Menengah Kabupaten Bekasi. Sementara posisinya kini digantikan oleh Drs. Asan Ashari, M.Pd yang dulunya mengabdikan diri sebagai Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Babelan. Lepas sambut tersebut berjalan lancer dan dihadiri seluruh Kepala SD se-Kecamatan Tambun Selatan.

            Kepala UPTD/SD Tambun Selatan, Asan Ashari ketika diwawancara awak media usai acara menyampaikan komitmennya untuk mensukseskan pendidikan gratis dan menciptakan berbagai terobosan baru guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tugasnya yang baru. “Untuk tingkat dasar pendidikan gratis telah dilakukan melalui dana BOS” katanya.

            Disinggung soal maraknya sekolah yang memperjualbelikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menuai keluhan dari para orangtua siswa di wilayah Tambun Selatan, Asan berkomitmen  untuk menghilangkan pungutan LKS tersebut. “Saya akan menghilangkan LKS dengan menggiatkan Kelompok Kerja Guru atau KKG. KKG nantinya akan bertugas membuatkan soal atau materi ajar seperti layaknya LKS yang selama ini digunakan,” ujarnya.

            Ditanya soal ketegasan yang dilakukan nantinya apabila masih ada sekolah yang memperjualbelikan LKS, ia dengan yakin mengatakan akan memanggil Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dikenakan sanksi ataupun teguran. “Kita nantinya akan membuat surat edaran perihal larangan pungutan LKS. Kalau soal pungutan lainnya selagi pada batas normative tergantung rapat orangtua siswa atau komite sekolah, karena komite merupakan organisasi orang tua siswa,” tegasnya seraya mengatakan bahwa system tersebut telah ia terapkan di tempat kerjanya terdahulu, yaitu di UPTD Kecamatan Babelan.

            Ditambahkan Asan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kerjasama dengan semua elemen masyarakat. “Tidak mungkin kita bercita-cita setinggi gunung atau membuat program, kalau tidak ada kerjasama yang baik,” tambahnya.

            Saat dimintai tanggapan terkait banyaknya bangunan perpustakaan sekolah yang terkendala atau terbengkalai, Asan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan atau bagian dari Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi. “UPTD hanya merupakan tim monitoring dan sekolah hanya menerima kunci dan melakukan pemeliharaan,” tutupnya. Arios

Proyek Kapusda Kota Bekasi Diduga Jadi Lahan Korupsi

Bekasi, SNP

            Kantor Perpustakaan Daerah (Kapusda) Kota Bekasi pada TA 2012 mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.165.830.000,00 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.635.632.500 bersumber APBD. Salah satu proyeksi dana tersebut dituangkan dalam Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan berupa Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan dianggarkan Rp 575.000.000, Pembinaan Perpustakaan Kelurahan Rp 50.000.000, Lanjutan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Rp 150.000.000, Sosialisasi Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Rp 125.000.0000 dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Rp 32.760.000 serta Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat Rp 104.500.000. Sementara untuk Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Kapusda mendapat dana Rp 125.000.000 dengan judul kegiatan Penataan Kantor dan Pembuatan Taman Halaman Kantor Perpustakaan.

              Khusus Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan, guna memilih pelaksana kegiatan dilakukan Pelelangan secara elektronik atau E-Tendering melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi dengan nama Lelang Pengadaan Buku untuk 3 Kelurahan dan 1 Kapusda, Pagu anggaran Rp 458.750.000 dengan HPS Rp447.853.575. Melalui pelelangan elektronik tersebut dihasilkan tiga perusahaan calon pemenang, yaitu CV. Tri Reka Manunggal dengan penawaran Rp.439.150.000, PT. Giri Kamulyani Utami Rp.439.518.000 dan CV. Alma Mitra Utama dengan penawaran Rp.440.035.000.

              Tidak seperti lajimnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, penetapan pemenang lelang pun tidak berdasarkan penawaran terendah. PT. Giri Kamulyani yang beralamat di Jl. Pulau Jawa No.7 Subang penawaran terendah kedua ditetapkan sebagai pemenang lelang, sementara CV. Tri Reka Manunggal digugurkan. Penetapan tersebut diduga mengabaikan prinsip efisiensi anggaran dan mengindikasikan adanya kejahatan koorporasi dengan pelaksana (pemenang) melalui tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

              Informasi yang berhasil dihimpun SNP dari sumber tepercaya mengatakan bahwa paket kegiatan Pengadaan Buku untuk 3 Kelurahan dan 1 Kapusda sebelumnya telah diplot atau diatur untuk PT. Giri Kamulyani Utami dengan syarat memberikan sukses fee kepada  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan dikatakan sumber bahwa pelaksana hanya meminjam status perusahaan untuk mengerjakan kegiatan tersebut. “Namanya juga pinjam bendera, penandatanganan kontrak dilakukan antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga bukan dengan pihak direksi sesuai data perusahaan yang diserahkan dan kualifikasi perusahaan itu juga layak dipertanyakan,” katanya.

              Sumber juga mengatakan, bahwa dugaan plotingan dan indikasi korupsi pengadaan buku tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. “Pengiriman buku masih dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012, itu juga pada malam harinya. Pantas dipertanyakan masa pelaksanaan dan bagaima dengan pembuatan berita acaranya serta serah terima pekerjaan,” ujar sumber seraya menyebutkan bahwa selain diduga terlambat, pengiriman buku untuk tiga kelurahan belum juga dilakukan.

Penataan Kantor dan Pembuatan Taman.

              Penataan Kantor dan Pembuatan Taman Halaman Kantor Perpustakaan Rp 125.000.000 juga diduga menjadi lahan meraup untung oleh oknum di Kapusda. Berdasarkan hasil investigasi wartawan koran ini bahwa pekerjaan disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan ada kegiatan yang tidak dikerjakan. Perbaikan Gedung Kapusda hanya dilakukan pada atap atau genteng kantor, sementara dinding bangunan hanya dilakukan pengecatan pada bagian depan dan tidak ditemukan adanya pembuatan taman di halaman kantor. Ironisnya, bukannya membuat taman kantor, halaman justru disulap menjadi gunung puing atau material hasil bongkaran, demikian juga dengan samping kantor yang penuh dengan puing.

              Ditambahkan sumber, kegiatan lain berupa Pembinaan Perpustakaan Kelurahan Rp 50.000.000, Lanjutan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Rp 150.000.000, Sosialisasi Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Rp 125.000.0000 dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Rp 32.760.000 serta Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat Rp 104.500.000 juga diragukan pelaksanaannya. “Layak dipertanyakan, apakah kegiatan tersebut direalisasikan, jangan-jangan itu fiktif dan uang Negara masuk ke kantong oknum pejabat di kantor tersebut,” tambahnya.

              Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, Drs. M. Soelam Taufik Ali, M,Si yang dikonfirmasi SNP di ruang kerjanya pada Senin (18∕2) pekan lalu berdalil bahwa dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut tidak ada masalah dan telah sesuai dengan prosedur. “Pengadaan buku dan sarana perpustakaan telah dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui LPSE , jadi tidak benar kami memplot rekanan yang dijadikan pemenang,” katanya. Sementara untuk  Kelurahan yang mendapat bantuan buku menurut Taufik adalah Kelurahan Duren Jaya, Cimuning dan Kaliabang Tengah.

              Demikian juga dengan Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat dan pengadaan buku perpustakaan keliling, ia bersikeras telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Untuk penataan kantor dan pembuatan halam dilakukan dengan sistim pengadaan langsung, sehingga tidak ada pengumuman,” katanya tanpa menyebutkan perusahaan pelaksana.

              Menjawab pertanyaan SNP terkait tidak ditemukanya taman halaman kantor, jawaban yang diterimapun terkesan aneh. Pasalnya menurut Kepala Kantor ini bahwa anggaran lebih difokuskan kepada pembuatan Gazebo untuk ruang baca anak serta pemasangan teralis jendela dan pintu. “Mengingat curah hujan yang terus menerus, taman yang berada di belakang kantor tergerus air hujan,” kilahnya dan mengatakan tumpukan puing nantinya untuk membuat taman. Arios