Bekasi, SNP
Kantor Perpustakaan Daerah (Kapusda)
Kota Bekasi pada TA 2012 mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.165.830.000,00
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.635.632.500 bersumber APBD. Salah satu proyeksi dana tersebut
dituangkan dalam Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan berupa
Pengadaan Buku
dan Sarana Perpustakaan dianggarkan Rp 575.000.000,
Pembinaan Perpustakaan Kelurahan Rp 50.000.000, Lanjutan Bimtek Pengelolaan
Perpustakaan Rp 150.000.000, Sosialisasi Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling
Rp 125.000.0000 dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Rp 32.760.000 serta
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat Rp 104.500.000. Sementara untuk
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Kapusda mendapat dana Rp
125.000.000 dengan judul kegiatan Penataan Kantor dan Pembuatan Taman Halaman Kantor
Perpustakaan.
Khusus
Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan, guna memilih pelaksana kegiatan
dilakukan Pelelangan secara elektronik atau E-Tendering
melalui Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi dengan nama Lelang Pengadaan
Buku untuk 3 Kelurahan dan 1 Kapusda, Pagu anggaran Rp 458.750.000 dengan HPS
Rp447.853.575. Melalui pelelangan elektronik tersebut dihasilkan tiga
perusahaan calon pemenang, yaitu CV. Tri Reka Manunggal dengan penawaran
Rp.439.150.000, PT. Giri Kamulyani
Utami Rp.439.518.000 dan CV. Alma Mitra Utama dengan penawaran Rp.440.035.000.
Tidak seperti lajimnya sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kini telah dirubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012, penetapan pemenang lelang pun tidak berdasarkan
penawaran terendah. PT. Giri Kamulyani yang beralamat di Jl. Pulau Jawa No.7
Subang penawaran terendah kedua ditetapkan sebagai pemenang lelang, sementara
CV. Tri Reka Manunggal digugurkan. Penetapan tersebut diduga mengabaikan prinsip
efisiensi anggaran dan mengindikasikan adanya kejahatan koorporasi dengan
pelaksana (pemenang) melalui tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Informasi yang berhasil dihimpun
SNP dari sumber tepercaya mengatakan bahwa paket kegiatan Pengadaan Buku untuk
3 Kelurahan dan 1 Kapusda sebelumnya telah diplot atau diatur untuk PT. Giri Kamulyani Utami dengan syarat memberikan sukses fee kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun
Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan jumlah yang cukup besar.
Bahkan dikatakan sumber bahwa pelaksana hanya meminjam status perusahaan untuk
mengerjakan kegiatan tersebut. “Namanya juga pinjam bendera, penandatanganan
kontrak dilakukan antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga bukan dengan pihak
direksi sesuai data perusahaan yang diserahkan dan kualifikasi perusahaan itu
juga layak dipertanyakan,” katanya.
Sumber juga mengatakan, bahwa
dugaan plotingan dan indikasi korupsi pengadaan buku tersebut juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan pekerjaan. “Pengiriman buku masih dilakukan pada tanggal
28 Desember 2012, itu juga pada malam harinya. Pantas dipertanyakan masa
pelaksanaan dan bagaima dengan pembuatan berita acaranya serta serah terima
pekerjaan,” ujar sumber seraya menyebutkan bahwa selain diduga terlambat,
pengiriman buku untuk tiga kelurahan belum juga dilakukan.
Penataan Kantor dan Pembuatan Taman.
Penataan
Kantor dan Pembuatan Taman Halaman Kantor Perpustakaan Rp 125.000.000 juga diduga menjadi lahan meraup untung oleh oknum
di Kapusda. Berdasarkan
hasil investigasi wartawan koran ini bahwa pekerjaan disinyalir tidak sesuai
dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan ada kegiatan yang tidak dikerjakan.
Perbaikan Gedung Kapusda hanya dilakukan pada atap atau genteng kantor,
sementara dinding bangunan hanya dilakukan pengecatan pada bagian depan dan tidak
ditemukan adanya pembuatan taman di halaman kantor. Ironisnya, bukannya membuat
taman kantor, halaman justru disulap menjadi gunung puing atau material hasil
bongkaran, demikian juga dengan samping kantor yang penuh dengan puing.
Ditambahkan sumber, kegiatan lain
berupa Pembinaan Perpustakaan Kelurahan Rp 50.000.000,
Lanjutan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Rp 150.000.000, Sosialisasi
Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Rp 125.000.0000 dan Pengadaan Buku
Perpustakaan Keliling Rp 32.760.000 serta Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan
Jawa Barat Rp 104.500.000 juga diragukan pelaksanaannya. “Layak dipertanyakan,
apakah kegiatan tersebut direalisasikan, jangan-jangan itu fiktif dan uang
Negara masuk ke kantong oknum pejabat di kantor tersebut,” tambahnya.
Kepala Kantor
Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, Drs. M. Soelam Taufik Ali, M,Si yang
dikonfirmasi SNP di ruang kerjanya pada Senin (18∕2) pekan lalu berdalil bahwa
dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut tidak ada
masalah dan telah sesuai dengan prosedur. “Pengadaan buku dan sarana
perpustakaan telah dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui LPSE , jadi
tidak benar kami memplot rekanan yang dijadikan pemenang,” katanya. Sementara
untuk Kelurahan yang mendapat bantuan
buku menurut Taufik adalah Kelurahan Duren Jaya, Cimuning dan Kaliabang Tengah.
Demikian juga dengan Pembuatan
Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat dan pengadaan buku perpustakaan keliling,
ia bersikeras telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Untuk
penataan kantor dan pembuatan halam dilakukan dengan sistim pengadaan langsung,
sehingga tidak ada pengumuman,” katanya tanpa menyebutkan perusahaan pelaksana.
Menjawab pertanyaan SNP terkait
tidak ditemukanya taman halaman kantor, jawaban yang diterimapun terkesan aneh.
Pasalnya menurut Kepala Kantor ini bahwa anggaran lebih difokuskan kepada
pembuatan Gazebo untuk ruang baca anak serta pemasangan teralis jendela dan
pintu. “Mengingat curah hujan yang terus menerus, taman yang berada di belakang
kantor tergerus air hujan,” kilahnya dan mengatakan tumpukan puing nantinya
untuk membuat taman. Arios
Tidak ada komentar:
Posting Komentar