LELANG 13 PAKET DISHUB PEMKOT BEKASI DIDUGA SARAT REKAYASA

Bekasi, SNP

Johan Budi Gunawan dan dua anggota panitia lelang

Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Bekasi mengadakan tender tiga belas (13) paket kegiatan TA 2012 pada Jumat (8/6) pekan lalu. Tender kali ini diadakan di ruang rapat Kantor Dishub Pemkot Bekasi, yang beralamat di Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur. Adapun ke 13 paket pekerjaan tersebut yaitu, Pembangunan Gapura, Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Tahap I, Rehabilitasi Gedung Terminal Bekasi, Pembangunan/Pemeliharaan Shelter, Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pembuatan Zona Selamat Sekolah dan RHK, Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji, Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Bekasi, Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Tahap II dan Belanja Alat Kebersihan serta Pemasangan Marka Jalan. Acara tersebut diadakan sejak pukul 09.00 Wib yang diakhiri dengan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) sekitar pukul 14.00 Wib.

            Pelaksanaan tender kali ini terkesan tertutup dan jumlah perusahaan peserta lelang juga tidak begitu banyak, sehingga memperkuat informasi miring pada saat pembukaan SPH yang menyebutkan bahwa proses lelang tersebut hanya formalitas. Karena menurut sumber, ke 13 paket tersebut telah diploting untuk beberapa perusahaan yang telah dipinang menjadi pemenang lelang. Tudingan kecurangan pelelangan juga diutarakan salah seorang sumber yang mengatakan bahwa beberapa perusahaan yang telah diblack list (daftar hitam) tahun sebelumnya masih diperbolehkan memasukkan SPH kali ini. “Dari daftar nama perusahaan peserta lelang yang tertera saat pembukaan SPH, ada perusahaan yang masih diikutkan, padahal sudah diblack list tahun sebelumnya,” kata sumber tanpa menyebutkan perusahaan dimaksud.

            Sumber lain di lingkungan kantor Dishub Kota Bekasi usai pembukaan SPH menyebutkan bahwa ada salah salah satu perusahaan yang sehari sebelumnya pada saat mendaftar tidak memiliki surat dukungan bank akan tetapi pada saat pembukaan SPH, nama perusahaan tersebut muncul dalam daftar. “Salah satu perusahaan kemaren saat mendaftar tidak memiliki surat dukungan bank. Proses pengurusannya kan tidak cukup sehari, karena harus dilakukan verifikasi oleh pihak bank. Ternyata dalam daftar sudah ada nama perusahaan itu,” kata sumber yang tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

            Dugaan kecurangan berupa plotingan proyek yang dilakukan panitia lelang juga disampaikan oleh beberapa orang yang bertugas sebagai social control pada saat pelaksanaan pembukaan SPH. “Ada dugaan ketidakberesan dalam pelelangan kali ini. Berbagai informasi yang kami dengar bahwa paket itu telah diplot terlebih dan kesannya juga tertutup,” kata salah seorang anggota LSM.

Ia juga mengatakan bahwa dugaan kecurangan itu diperkuat dengan upaya bagi-bagi amplop yang dilakukan panitia kepada setiap social control yang bertugas saat itu. “Usai pembukaan SPH, Ketua Panitia lelang, Johan Budi Gunawan S mendatangi kami dan menyerahkan beberapa amplop yang kami juga tidak mengerti maksud tujuannya. Karena teman-teman juga tidak mengerti dan sepakat, akhirnya amplop tersebut kita balikin. Sebelumnya pada saat pembukaan SPH, Johan hanya mengatakan kepada kita bahwa untuk tahun ini hanya 13 paket yang ditenderkan secara langsung di Dinas Perhubungan, selebihnya kata Johan melalui elektronik atau LPSE,” tuturnya kepada SNP. ARIOS