STERILISASI DINILAI HANYA KAMUFLASE, PUNGLI MASIH HIASI KANTOR PELAYANAN SIM POLRESTA BEKASI KOTA

kantor Polresta Bekasi Kota

Bekasi, SNP

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Sehingga untuk mendapatkannya harus melalui prosedur berupa ujian teori dan praktek serta pemeriksaan kesehatan.

            Selain prosedur, masyarakat pemohon SIM juga harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

            Sulitnya persyaratan dan prosedur yang harus dilalui untuk mengantongi SIM disinyalir menjadi kesempatan bagi oknum petugas di Kantor pelayanan tersebut untuk mencari untung dengan pengabaian prosedur dan pelecehan terhadap Peraturan Pemerintah, dengan cara menerapkan pungutan diatas ketentuan atau yang lebih lazim disebut dengan Pungutan Liar (Pungli).

            Praktek Pungli berindikasi korupsi berdasarkan pantauan wartawan SNP diduga terjadi di Kantor Pelayanan SIM Satlantas Polresta Bekasi Kota. Reformasi birokrasi terkesan belum menyentuh institusi ini, hal ini dibuktikan dengan tindakan oknum petugas yang secara terkordinir melegalkan pungli. Dengan merogoh kocek dalam-dalam, oknum petugas dapat mengeluarkan SIM hanya  dengan mengikuti ujian teori dan praktek secara formalitas.

            Praktek Pungli yang kini menghiasi Kantor Pelayanan SIM Satlantas Polresta Bekasi dapat dikatakan penyakit kambuhan, pasalnya sekitar dua bulan lalu telah dilakukan penataan dan peningkatan pelayanan dengan upaya sterilisasi dengan penghapusan calo serta mengharuskan dilaluinya ujian, baik teori maupun praktek dengan benar (bukan formalitas). Upaya tersebut juga diikuti dengan pergantian kepemimpinan pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota, dari Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos, Sik yang kini menjabat  sebagai Kasie SIM Polda Metro Jaya kepada Iman Pribadi Santoso, Sik pada Sabtu (7/4) lalu.

            Awalnya upaya sterilisasi ini dinilai berhasil oleh berbagai kalangan, namun realitanya praktek itupun masih membudaya dan terkesan mejadi penyakit yang mendarah daging. Hal itu dikatakan sumber tepercaya media ini di lingkungan Kantor SIM Satlantas Polresta Bekasi Kota. Menurut Sumber bahwa praktek pungli pada realitanya tetap berjalan, hanya saja katanya secara terorganisir dan umumnya dilakukan oleh pihak dalam atau petugas.

            Sumber kepada SNP juga membeberkan metode permainan yang dilakoni oknum petugas dalam meluluskan pemohon SIM yang bersedia menyerahkan uang diatas tarif resmi. Menurutnya ada beberapa orang yang telah direkrut sebagai perantara pemohon dengan petugas. Setelah lobi dilakukan dan berkas telah disiapkan berikut membayar sesuai tarif, berkas tersebut kemudian diserahkan kepada petugas untuk dimintai acc atau rekomendasi  dari pejabat yang berwenang seraya.

“Sebelumnya menyerahkan berkas tersebut untuk di acc, tentunya pemohon harus juga mengeluarkan biaya yang cukup besar, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari biaya resmi.  Kemudian berkas yang telah direkomendasi dikembalikan kepada pemohon untuk mengikuti ujian teori dan praktek. Biasanya pada saat ujian teori, bagi pemohon yang telah mendapat rekomendasi berbentuk semacam sandi atau paraf pada berkasnya, hanya disarankan untuk mengisi sebagian dari pertanyaan yang disediakan. Tujuannya, agar petugas lebih gampang membubuhkan jawaban yang benar pada berkas tersebut,” bebernya.

Tidak hanya itu, pada saat pelaksanaan ujian praktek juga ditambahkan sumber, kecurangan atau pengabaian prosedur kerap terjadi. “Paraf yang ada pada berkas tersebut nantinya menjadi pertanda atau sandi bagi patugas penguji untuk meluluskan pemohon tersebut, walaupun nantinya gagal dalam ujian praktek di lapangan uji. Tetap sih disarankan mengulang lagi dua minggu kedepannya, akan tetapi pemohon gagal tersebut akan menemui petugas yang melobi tadi, untuk selanjutnya dilanjutkan proses photo,” tambahnya, seraya menjelaskan bahwa biaya pengurusan SIM melalui jalur cepat tersebut berkisar antara empat hingga lima ratus ribu rupiah. 

            Pengingkaran terhadap komitmen akan reformasi birokrasi Kepolisian khususnya bidang pelayanan dinilai berbagai kalangan adalah tindakan yang akan menciderai citra polisi di mata masyarakat. Bahkan langkah perbaikan pelayanan dalam bentuk sterilisasi ditengarai sebagai kamuflase meraup untung yang dilakoni oknum petugas.

            Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jakarta Raya, Kombes Pol. Drs. Dwi Sigit Nurmantyas, SH, M.Hum melalui selulernya, hanya menyarankan agar dikonfirmasi kepada Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Drs. Priyo Widyanto, MM. “Silahkan dikonfirmasi ke kapolres bekasi,” petikan SMS Dirlantas PMJ. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota, Iman Pribadi Santoso, Sik yang dikonfirmasi SNP via ponselnya tidak mendapat jawaban.

            Besarnya biaya pengurusan SIM dan penyelewengan terhadap prosedur di Kantor pelayanan SIM Satlantas Polresta Bekasi Kota telah menuai keluhan bahkan kecaman dari berbagai element masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada Dirlantas Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas kepada jajarannya yang tidak taat aturan, demi perbaikan citra Kepolisian di mata masyarakat dan menciptakan pelayanan prima sebagai bukti reformasi birokrasi pelayanan publik. (Arios)

PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG KOTA BEKASI

Bekasi, SNP

Drs Rayendra Sukarmadji

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs Rayendra Sukarmadji mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-40 tingkat Kota Bekasi, di Aula Kecamatan Bekasi Utara, Kamis, (31/5) lalu.

            Menurut Sekda Kota Bekasi, pencanangan bulan bhakti gotong royong dilakukan untuk menggerakkan potensi masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, kegiatan gotong royong yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia harus disemarakkan lagi, agar tidak terkikis oleh sikap individualis, apatis dan mau menang sendiri, sehingga harus dibangun dan diawali dari diri kita sendiri”, kata Rayendra.

Pada peringatan bulan bhakti kali ini, gotong-royong masyarakat yang mulai tahun lalu diintegrasikan dengan peringatan hari kesatuan gerak PKK, akan memperkokoh komitmen masyarakat terhadap pembangunan Kota Bekasi. “Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Bekasi melalui kegiatan gotong-royong, dapat memberikan dampak yang kuat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sebagai aparatur Pemerintahan Kota Bekasi, Rayendra mengajak seluruh unsur Pemerintahan dan masyarakat, agar moment pencanangan BBGRM ke-IX dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-40 dapat disikapi melalui peran serta aktif masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya selama satu bulan penuh.

Rayendra Sukarmadji kemudian secara simbolis memberikan beberapa alat kebersihan kepada Camat Bekasi Utara, sebagai simbol menggerakkan kembali semangat kegotongroyongan masyarakat Bekasi, untuk meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. ARIOS

LELANG 13 PAKET DISHUB PEMKOT BEKASI DIDUGA SARAT REKAYASA

Bekasi, SNP

Johan Budi Gunawan dan dua anggota panitia lelang

Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Bekasi mengadakan tender tiga belas (13) paket kegiatan TA 2012 pada Jumat (8/6) pekan lalu. Tender kali ini diadakan di ruang rapat Kantor Dishub Pemkot Bekasi, yang beralamat di Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur. Adapun ke 13 paket pekerjaan tersebut yaitu, Pembangunan Gapura, Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Tahap I, Rehabilitasi Gedung Terminal Bekasi, Pembangunan/Pemeliharaan Shelter, Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pembuatan Zona Selamat Sekolah dan RHK, Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji, Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Bekasi, Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Tahap II dan Belanja Alat Kebersihan serta Pemasangan Marka Jalan. Acara tersebut diadakan sejak pukul 09.00 Wib yang diakhiri dengan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) sekitar pukul 14.00 Wib.

            Pelaksanaan tender kali ini terkesan tertutup dan jumlah perusahaan peserta lelang juga tidak begitu banyak, sehingga memperkuat informasi miring pada saat pembukaan SPH yang menyebutkan bahwa proses lelang tersebut hanya formalitas. Karena menurut sumber, ke 13 paket tersebut telah diploting untuk beberapa perusahaan yang telah dipinang menjadi pemenang lelang. Tudingan kecurangan pelelangan juga diutarakan salah seorang sumber yang mengatakan bahwa beberapa perusahaan yang telah diblack list (daftar hitam) tahun sebelumnya masih diperbolehkan memasukkan SPH kali ini. “Dari daftar nama perusahaan peserta lelang yang tertera saat pembukaan SPH, ada perusahaan yang masih diikutkan, padahal sudah diblack list tahun sebelumnya,” kata sumber tanpa menyebutkan perusahaan dimaksud.

            Sumber lain di lingkungan kantor Dishub Kota Bekasi usai pembukaan SPH menyebutkan bahwa ada salah salah satu perusahaan yang sehari sebelumnya pada saat mendaftar tidak memiliki surat dukungan bank akan tetapi pada saat pembukaan SPH, nama perusahaan tersebut muncul dalam daftar. “Salah satu perusahaan kemaren saat mendaftar tidak memiliki surat dukungan bank. Proses pengurusannya kan tidak cukup sehari, karena harus dilakukan verifikasi oleh pihak bank. Ternyata dalam daftar sudah ada nama perusahaan itu,” kata sumber yang tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

            Dugaan kecurangan berupa plotingan proyek yang dilakukan panitia lelang juga disampaikan oleh beberapa orang yang bertugas sebagai social control pada saat pelaksanaan pembukaan SPH. “Ada dugaan ketidakberesan dalam pelelangan kali ini. Berbagai informasi yang kami dengar bahwa paket itu telah diplot terlebih dan kesannya juga tertutup,” kata salah seorang anggota LSM.

Ia juga mengatakan bahwa dugaan kecurangan itu diperkuat dengan upaya bagi-bagi amplop yang dilakukan panitia kepada setiap social control yang bertugas saat itu. “Usai pembukaan SPH, Ketua Panitia lelang, Johan Budi Gunawan S mendatangi kami dan menyerahkan beberapa amplop yang kami juga tidak mengerti maksud tujuannya. Karena teman-teman juga tidak mengerti dan sepakat, akhirnya amplop tersebut kita balikin. Sebelumnya pada saat pembukaan SPH, Johan hanya mengatakan kepada kita bahwa untuk tahun ini hanya 13 paket yang ditenderkan secara langsung di Dinas Perhubungan, selebihnya kata Johan melalui elektronik atau LPSE,” tuturnya kepada SNP. ARIOS